021-5440342
Pusat Jaminan Mutu | ITPLN > News > Tak Berkategori > Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pusat Jaminan Mutu (PJM) Institut Teknologi PLN (ITPLN) menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, sekaligus menyesuaikan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Pokok Perubahan yang Perlu Diperhatikan

Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 memuat sejumlah perubahan penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sistem penjaminan mutu, khususnya terkait proses pembelajaran, program percepatan pembelajaran, serta mekanisme akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

1. Penguatan Proses Pembelajaran yang Inklusif dan Fleksibel

Peraturan ini menegaskan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.

Selain itu, perguruan tinggi perlu memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, maupun kebutuhan khusus mahasiswa.

Aspek keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika juga menjadi bagian dari penyelenggaraan proses pembelajaran, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika.

2. Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan

Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 memberikan penegasan mengenai fleksibilitas proses pendidikan, antara lain melalui:

* pembelajaran tatap muka yang dapat dilaksanakan secara luring maupun kombinasi luring dan daring;
* keleluasaan mahasiswa mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi;
* penyelesaian pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
* penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini menjadi perhatian penting bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan perkembangan pendidikan tinggi.

3. Program Percepatan Pembelajaran

Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 juga mengatur penyelenggaraan program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa.

Program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada jenjang pendidikan tertentu, antara lain:

* program magister atau magister terapan setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan;
* pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan/atau
* program doktor atau doktor terapan setelah sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti program magister atau magister terapan dalam bidang yang sama.

Program studi asal dan tujuan dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama maupun berbeda dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

4. Perubahan Mekanisme Status Akreditasi Pertama

Salah satu bagian penting yang perlu menjadi perhatian perguruan tinggi adalah perubahan ketentuan mengenai status terakreditasi pertama.

Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Status tersebut diberikan setelah memenuhi syarat minimum Akreditasi.

Untuk program studi baru, syarat minimum Akreditasi meliputi kriteria minimum mengenai:

* kurikulum;
* rencana pembelajaran;
* dosen dan tenaga kependidikan; dan
* sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk perguruan tinggi baru, syarat minimum meliputi:

* rancangan tata kelola;
* sarana dan prasarana;
* sumber daya manusia; dan
* pembiayaan.

5. Batas Waktu Pengajuan Akreditasi

Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya.

Apabila memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menetapkan status terakreditasi.

Masa berlaku status terakreditasi tersebut ditetapkan:

* 5 (lima) tahun untuk program studi; dan
* 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Ketentuan ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian mutu perguruan tinggi, khususnya bagi program studi atau perguruan tinggi yang masih berada pada tahap awal penyelenggaraan.

6. Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi

Perpanjangan status terakreditasi perguruan tinggi dan program studi dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT setelah mendapat persetujuan Menteri.

Mekanisme tersebut disusun dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi, antara lain dengan memanfaatkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Hal ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan data pendidikan tinggi yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Peningkatan Status Akreditasi menjadi Terakreditasi Unggul

Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama atau terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi unggul kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya.

Apabila berdasarkan penilaian BAN-PT atau LAM perguruan tinggi atau program studi dinilai melampaui SN Dikti, maka dapat ditetapkan status terakreditasi unggul.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi perguruan tinggi dan program studi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta membangun budaya mutu secara berkelanjutan.

8. Akreditasi Internasional

Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.

Program studi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional wajib melaporkan perolehan tersebut kepada BAN-PT serta tetap memenuhi ketentuan perpanjangan status akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 juga mengatur kriteria lembaga akreditasi internasional yang dapat diakui oleh Menteri.

9. Pembiayaan Akreditasi

Peraturan ini juga memperjelas ketentuan mengenai biaya dan pembiayaan Akreditasi.

Untuk kondisi tertentu, biaya Akreditasi program studi dan perguruan tinggi pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian ditanggung oleh Kementerian sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan.

Sementara itu, biaya untuk memperoleh status terakreditasi unggul serta akreditasi dari lembaga internasional ditanggung oleh perguruan tinggi.

Implikasi bagi Penjaminan Mutu di ITPLN

Bagi Institut Teknologi PLN (ITPLN), penerbitan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Jaminan Mutu (PJM) ITPLN perlu mendorong pemahaman dan kesiapan unit kerja serta program studi terhadap perubahan regulasi tersebut, terutama dalam aspek:

1. penyesuaian kebijakan dan dokumen mutu;
2. penguatan implementasi SPMI;
3. pengendalian dan peningkatan mutu pembelajaran;
4. pemutakhiran data dan informasi pada PD Dikti;
5. kesiapan dokumen dan data pendukung Akreditasi;
6. pemantauan masa berlaku dan status Akreditasi program studi;
7. penguatan budaya mutu secara berkelanjutan; dan
8. penyesuaian SOP serta instrumen monitoring dan evaluasi apabila diperlukan.

Peran Pusat Jaminan Mutu

Sebagai unit yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan dan pengendalian mutu institusi, Pusat Jaminan Mutu ITPLN akan terus melakukan sosialisasi dan diseminasi regulasi terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan ITPLN.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja dan program studi mengenai perubahan kebijakan penjaminan mutu serta mendorong kesiapan institusi dalam mengimplementasikan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, diharapkan seluruh sivitas akademika ITPLN dapat berperan aktif dalam membangun budaya mutu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

[Download Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026]

Author: pjm